Samarinda, Sapakaltim.com – Aksi walkout Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, saat rapat pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, mendapat tanggapan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Samsun.

Rapat yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (14/7/2025) itu membahas sinkronisasi usulan dewan dengan program prioritas pemerintah daerah. Di tengah proses tersebut, Abdulloh memilih keluar ruangan sebagai bentuk protes terhadap mekanisme yang menurutnya belum memihak aspirasi konstituen.

Menanggapi hal itu, Samsun menyebut aksi Abdulloh sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar terjadi di lembaga legislatif.

“Beliau mempertahankan pendapat yang diyakininya benar, dan itu sah-sah saja. Kita semua punya tanggung jawab moral menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Samsun usai rapat.

Samsun menambahkan, realisasi semua usulan Pokir tidak selalu memungkinkan karena adanya keterbatasan anggaran dan teknis dari pihak eksekutif. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kompromi antara legislatif dan eksekutif demi efektivitas pembangunan.

“Kalau pemerintah daerah menyatakan tidak mampu, kita juga harus bijak. Kompromi adalah jalan tengah,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan penghormatan atas sikap Abdulloh. 

“Itu bagian dari dinamika demokrasi. Kami menghargainya,” pungkas Samsun.

Tim Redaksi (Adv 264/Ris)