Samarinda, Sapakaltim.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi II mulai bergerak cepat menginventarisasi dan mengevaluasi ribuan aset milik pemerintah provinsi yang selama ini dinilai tidak termanfaatkan secara optimal. Langkah ini menjadi upaya konkret agar aset daerah tidak sekadar menjadi beban anggaran, tetapi bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan ulang terhadap aset yang dikelola 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro teknis. Nilai aset tersebut ditaksir mencapai triliunan rupiah, sebagian besar berupa tanah dan bangunan yang mangkrak atau belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami ingin tahu secara pasti aset apa saja yang dimiliki, mana yang sudah dimanfaatkan, dan mana yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber PAD atau layanan publik,” ujar Sapto.

Ia menegaskan bahwa pendataan aset secara menyeluruh sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis ke depan. Komisi II juga menggandeng BPKAD dan biro teknis terkait untuk memastikan data yang diperoleh valid dan komprehensif.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim untuk menghadirkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 

“Optimalisasi aset bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana aset daerah hadir untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Sapto.

Tim Redaksi (Adv 263/Ris)