Samarinda, sapakaltim.com– Polemik pembelian kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik mendapat tanggapan dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu (FDB), Decky Samuel. Ia menilai kritik yang berkembang perlu disikapi secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Menurut Decky, perdebatan yang muncul sebaiknya tidak hanya berfokus pada nilai anggaran, tetapi juga melihat konteks kebutuhan operasional, keamanan, serta efisiensi jangka panjang.

“Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi mari kita bicara dengan kepala dingin dan data yang jelas. Jangan sampai kita terjebak dalam reaksi emosional yang justru tidak adil bagi seorang pemimpin yang sedang bekerja membangun Kaltim,” ujar Decky Samuel kepada awak media, Jumat (21/2/2026).

Decky menegaskan bahwa jabatan Gubernur Kaltim memiliki tanggung jawab strategis, terlebih Kaltim merupakan provinsi yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mobilitas dan aspek keamanan kepala daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.

“Kendaraan dinas gubernur bukan sekadar fasilitas. Ini juga menyangkut aspek keamanan dan representasi daerah saat menerima tamu negara, menteri, investor, maupun diplomat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kendaraan dinas gubernur harus memenuhi standar keselamatan tinggi, termasuk ketahanan teknis untuk menjangkau berbagai wilayah, dari kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan hingga daerah pedalaman yang kerap dikunjungi dalam agenda pelayanan publik.

Lebih lanjut, Decky menyoroti bahwa kendaraan yang dibeli merupakan kendaraan berbasis listrik.

“Yang perlu dipahami masyarakat adalah ini mobil listrik. Dan mobil listrik dalam jangka panjang justru lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional,” terangnya.

Ia merinci sejumlah keunggulan kendaraan listrik yang dinilai relevan secara fiskal.

Pertama, tidak ada pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM). Kendaraan listrik menggunakan energi dari pengisian daya yang biayanya relatif lebih rendah dibanding konsumsi BBM, terutama di tengah fluktuasi harga energi.

Kedua, biaya perawatan dinilai lebih rendah karena mesin listrik tidak memiliki komponen kompleks seperti mesin bensin atau diesel, seperti penggantian oli rutin, filter bahan bakar, maupun sejumlah komponen mekanis lainnya.

Ketiga, kendaraan listrik disebut memiliki umur pakai yang lebih panjang apabila dirawat dengan baik, sehingga frekuensi penggantian kendaraan dinas dapat ditekan dalam jangka waktu lebih lama.

Keempat, penggunaan kendaraan listrik dinilai sejalan dengan kebijakan nasional terkait transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

“Kalau kita hitung dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, biaya operasional dan perawatan kendaraan listrik ini bisa lebih efisien dibanding kendaraan konvensional dengan harga yang sama,” ujarnya.

Decky juga menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan dinas kepala daerah tunduk pada regulasi yang berlaku, melalui proses penganggaran dan pengawasan oleh lembaga terkait.

“Kalau prosesnya sudah melalui mekanisme yang benar dan dianggarkan secara resmi, maka perlu dilihat secara proporsional,” katanya.

Ia turut menyinggung kondisi kendaraan dinas sebelumnya yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar kelaikan operasional dan keselamatan.

“Mempertahankan kendaraan yang sudah tidak layak tentu juga berisiko dari sisi keamanan dan efektivitas tugas,” tuturnya.

Mengakhiri pernyataannya, Decky mengajak masyarakat untuk menyikapi polemik ini secara jernih dan berdasarkan informasi yang lengkap.

“FDB tidak membela kekeliruan. Tapi kami juga tidak ingin ada penilaian yang tidak adil tanpa melihat keseluruhan konteks,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)