Samarinda, Sapakaltim.com — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat demi memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA), khususnya Kaltim. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum proporsional dibandingkan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

“Selama ini, Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional, namun alokasi DBH yang diterima belum mencerminkan kontribusi tersebut secara adil,” kata Hasanuddin.

Menurutnya, ketimpangan ini harus segera diatasi melalui koordinasi lintas instansi, dukungan regulasi yang kuat, dan diplomasi fiskal kepada pemerintah pusat. Upaya bersama ini diharapkan bisa menciptakan sistem fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah penghasil SDA di Indonesia.

Hasanuddin juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi dengan mendorong kebijakan yang berpihak dan memperjuangkan keadilan fiskal melalui jalur konstitusional.

“Ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi demi keadilan bagi semua daerah penghasil,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk membangun pemahaman dan gerakan kolektif dalam memperjuangkan keadilan fiskal nasional.

Tim Redaksi (Adv 261/Ris)