Samarinda, sapakaltim.com– Memasuki satu tahun kepemimpinan Rudy Mas'ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Gubernur Rudy Mas’ud menerima langsung perwakilan mahasiswa dan berdialog secara terbuka. Mengenakan jas hitam dan duduk bersila bersama peserta aksi, ia berupaya menciptakan suasana diskusi yang santai namun substansial.

Dalam dialog tersebut, Rudy menyinggung perbandingan antara program GratisPol Pendidikan yang akan memasuki tahun kedua pelaksanaannya dengan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Ia menanyakan langsung kepada mahasiswa terkait data penerima manfaat beasiswa. Sejumlah mahasiswa mengakui banyak penerima bantuan GratisPol, namun mereka meminta transparansi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mereka menyoroti adanya laporan mahasiswa yang tidak lolos seleksi meski dinilai memenuhi persyaratan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Rudy memaparkan capaian program GratisPol tahun 2025. Menurutnya, meskipun baru berjalan pada pertengahan tahun anggaran, program tersebut telah menjangkau 24.890 mahasiswa. Ia membandingkan angka itu dengan Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020) yang disebutnya tidak lebih dari 5.000 penerima.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim, program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode 2019–2023 menyalurkan total anggaran Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa. Rinciannya, BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 penerima, serta BKT Stimulan Rp268,6 miliar bagi 44.273 penerima.

Secara tahunan, BKT Tuntas mencatat penyaluran sebagai berikut: 2019 sebesar Rp118,74 miliar (3.978 penerima); 2020 Rp115,92 miliar (4.386 penerima); 2021 Rp107,29 miliar (3.368 penerima); 2022 Rp190,54 miliar (6.556 penerima); dan 2023 Rp211,10 miliar (7.070 penerima).

Sementara BKT Stimulan pada periode yang sama meliputi: 2019 Rp13,23 miliar (2.320 penerima); 2020 Rp21,05 miliar (5.148 penerima); 2021 Rp38,27 miliar (5.899 penerima); 2022 Rp73,54 miliar (11.535 penerima); dan 2023 Rp122,48 miliar (19.371 penerima).

Untuk tahun 2026, Rudy menyebut program GratisPol menargetkan 158.981 mahasiswa dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Sasaran program mencakup mahasiswa jenjang S1 hingga S3, termasuk yang menempuh pendidikan di luar daerah maupun luar negeri, tanpa membedakan latar belakang gender, agama, maupun kondisi ekonomi.

Adapun rincian alokasi tahun 2026 meliputi: mahasiswa S1 sebesar Rp1,18 triliun (149.307 penerima); S2–S3 Rp133,66 miliar (7.449 mahasiswa); mahasiswa luar Kaltim Rp12,87 miliar (892 mahasiswa); mahasiswa luar negeri Rp14,84 miliar (133 penerima); serta GratisPol Khusus Rp34,50 miliar (1.200 penerima).

Rudy juga menyinggung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang disebutnya turun Rp7 triliun, dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meski demikian, ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.

Ia menjelaskan, dana bantuan disalurkan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta. Proses verifikasi penerima sepenuhnya dilakukan pihak kampus sesuai persyaratan yang berlaku.

Menurutnya, Pemprov Kaltim tidak menetapkan penerima secara sepihak. Hasil verifikasi dan penetapan disampaikan resmi oleh masing-masing rektor perguruan tinggi.

“Kalimantan Timur menjadi etalase Indonesia sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Karena itu, pendidikan menjadi prioritas utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan,” ujarnya.

(Tim Redaksi)