Samarinda, Sapakaltim.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kalimantan Timur membahas dampak longsor di Kilometer 28 Desa Batuah yang menimpa 22 keluarga. 

Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Pahlevi, mengatakan pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas bencana yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi tersebut.

Namun perbedaan pandangan muncul terkait penyebab longsor. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim menyatakan longsor merupakan bencana alam akibat curah hujan tinggi, sedangkan masyarakat setempat meyakini aktivitas pertambangan menjadi faktor utama.

Menanggapi perbedaan itu, Komisi III memutuskan membentuk tim investigasi yang akan turun langsung ke lapangan guna mengkaji kondisi sebenarnya. Tim ini juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan instansi teknis.

Dari sisi perusahaan, Dani Romadhoni, Legal and Licence Compliance PT BSSR, menyatakan perusahaan telah mengetahui kejadian longsor sejak Januari 2025 dan membantah aktivitas tambang menjadi penyebab.

“Kami memiliki kajian internal dan hasil pendahuluan dari Universitas Mulawarman yang menegaskan longsor ini bukan akibat kegiatan tambang PT BSSR,” ujar Dani.

Meski demikian, PT BSSR menyatakan komitmen memberikan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya respons bantuan dari pemerintah, hingga ia terpaksa mengeluarkan dana pribadi Rp30 juta untuk menyewa rumah bagi warga terdampak.

Tim Redaksi (Adv 94/Ris)