Samarinda, sapakaltim.com—  Aksi mahasiswa yang berlangsung pada (21/4/2026) di pusat Kota Samarinda berlangsung relatif kondusif dan dinilai mencerminkan kedewasaan publik dalam menyampaikan aspirasi.

Ahli Linguistik Forensik sekaligus Widyabasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ali Kusno, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan secara damai melalui komunikasi yang beradab.

Menurutnya, aksi tersebut justru menjadi “kemenangan bersama” bagi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur. Ia menyebut upaya pihak-pihak tertentu yang diduga ingin memicu kegaduhan tidak berhasil, karena publik dinilai memiliki kesadaran kolektif yang kuat.

“Kelancaran aksi menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim memiliki irama sendiri dan tidak mudah didikte oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ali juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai mampu menjaga substansi tuntutan tanpa terpengaruh kepentingan pragmatis. Ia menyebut sikap tersebut mencerminkan integritas dan kualitas intelektual yang baik.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai cukup responsif dalam merespons situasi. Meskipun dialog langsung antara mahasiswa dan gubernur belum terlaksana saat aksi berlangsung, pemerintah dianggap menunjukkan pendekatan komunikasi yang terbuka.

Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa munculnya masyarakat kritis merupakan indikator positif dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, masyarakat yang aktif mengkritik justru berperan sebagai kontrol terhadap jalannya pembangunan.

Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan situasi untuk menciptakan konflik demi kepentingan tertentu. Ia mengibaratkan mereka sebagai “pabrik konflik” yang mengambil keuntungan dari kegaduhan.

Dalam refleksinya, Ali mendorong evaluasi menyeluruh dari berbagai pihak. Pemerintah diminta memperkuat komunikasi dan soliditas internal, sementara perguruan tinggi diharapkan lebih aktif dalam mengawal program pendidikan, termasuk transparansi dalam pengelolaan beasiswa.

Selain itu, insan pers diingatkan untuk tetap berpegang pada prinsip jurnalistik yang akurat dan berimbang, serta menghindari pemberitaan yang berpotensi memicu polarisasi.

Masyarakat juga diminta bijak dalam bermedia sosial dan menghindari penyebaran provokasi yang melanggar hukum.

Ia turut mengingatkan para politisi agar tidak memanfaatkan masyarakat sebagai alat dalam konflik kepentingan, serta mengedepankan dialog yang beradab.

Sebagai penutup, Ali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali fokus pada pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar potensi Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Aksi ini harus menjadi momentum refleksi bersama agar semua pihak kembali bekerja dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)