Home DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wakil Ketua DPRD Kaltim: Korupsi Pupuk Subsidi Adalah Masalah Integritas, Bukan Cuma Sistem

Wakil Ketua DPRD Kaltim: Korupsi Pupuk Subsidi Adalah Masalah Integritas, Bukan Cuma Sistem

38
0
SHARE
Wakil Ketua DPRD Kaltim: Korupsi Pupuk Subsidi Adalah Masalah Integritas, Bukan Cuma Sistem

Keterangan Gambar : Dugaan praktik korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi kembali menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif

Samarinda, Sapakaltim.com – Dugaan praktik korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi kembali menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menilai bahwa persoalan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada kelemahan sistem distribusi, tetapi juga pada rendahnya integritas individu yang terlibat di dalamnya.

“Korupsi itu bukan hanya soal sistem yang bobrok, tapi soal moral. Ini menyangkut karakter orang-orang yang diberi tanggung jawab, baik di pemerintahan maupun di lapangan,” kata Yenni kepada wartawan di Samarinda, Rabu (28/5/2025).

Yenni menekankan bahwa dampak dari korupsi pupuk subsidi sangat luas, terutama terhadap petani kecil yang sangat mengandalkan bantuan tersebut untuk kelangsungan usaha tani mereka. Ia menyebut penyelewengan pupuk subsidi sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang nyata.

“Petani itu tulang punggung ketahanan pangan kita. Kalau subsidi pupuk diselewengkan, bukan hanya mereka yang menderita, tapi kita semua. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pupuk subsidi. Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah harus dihukum tanpa kompromi, agar menjadi efek jera bagi pihak lain.

“Jangan pandang bulu. Penegakan hukum harus jelas, transparan, dan tegas. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Yenni menilai, salah satu penyebab maraknya praktik penyelewengan adalah karena petani seringkali tidak tahu ke mana harus mengadu, atau takut menyuarakan masalah yang mereka hadapi.

“Buka ruang pengaduan yang aman dan cepat direspons. Petani harus merasa dilindungi, bukan diabaikan,” katanya.

Yenni menegaskan, penguatan tata kelola dan integritas individu harus berjalan beriringan. Ia berharap ke depan, persoalan pupuk subsidi bisa ditangani dengan lebih serius dan tidak terus menjadi ladang permainan oknum tak bertanggung jawab.

Tim Redaksi (Adv 41/Ris)