
Keterangan Gambar : Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalimantan Timur ke pabrik semen milik PT Kobexindo Cement di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur
Samarinda, Sapakaltim.com – Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalimantan Timur ke pabrik semen milik PT Kobexindo Cement di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, berujung kekecewaan.
Setibanya di lokasi, anggota dewan hanya diterima oleh Asisten General Manager, Mr. Jin Hui Long, yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Seluruh dialog terpaksa dilakukan melalui penerjemah, sehingga pembahasan yang bersifat strategis dan teknis tidak bisa digali secara maksimal.
“Bayangkan saja, kami datang dari jauh untuk tugas pengawasan, tapi hanya bertemu pejabat teknis yang tak bisa memberi jawaban komprehensif. Ini sangat disayangkan,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Sabtu (31/5/2025).
Kunjungan tersebut semula bertujuan mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan hidup, pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR), serta pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Namun, agenda itu gagal karena tidak ada perwakilan manajemen yang bisa memberikan penjelasan menyeluruh.
Menurut Darlis, pihaknya sangat ingin mengetahui kontribusi konkret perusahaan terhadap masyarakat sekitar, termasuk sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan sejak pabrik mulai beroperasi pada Agustus 2023. Namun, minimnya informasi yang diperoleh membuat kunjungan kali ini tidak memberikan hasil yang memadai untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan.
“Kami hanya dapat penjelasan sepotong-sepotong. Mr. Jin Hui Long bahkan tidak tahu banyak tentang aspek sosial maupun lingkungan perusahaan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan memanggil secara resmi jajaran direksi PT Kobexindo Cement ke DPRD Kaltim. Pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi langsung, termasuk penyampaian dokumen-dokumen penting yang menyangkut perizinan, laporan kegiatan sosial, dan laporan pengelolaan lingkungan.
Sikap perusahaan yang tidak menghadirkan manajemen puncak pada kunjungan resmi lembaga legislatif ini turut memunculkan tanda tanya besar soal komitmen dan transparansi korporasi.
Tim Redaksi (Adv 40/Ris)
LEAVE A REPLY