Samarinda, Sapakaltim.com – Upaya memperkuat sistem demokrasi di daerah terus menjadi agenda prioritas DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024–2029. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada Sabtu (24/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari program penyuluhan publik yang diinisiasi anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah.

Dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah”, Syarifatul menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal dan menilai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya tentang pemilu lima tahunan. Tapi bagaimana masyarakat punya peran aktif dalam memastikan kebijakan publik berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Syarifatul di hadapan puluhan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini turut menghadirkan dua praktisi kebijakan publik, yakni Hermansyah dan Ahmad Baedowi, serta dipandu oleh moderator Salmiah. Para narasumber memaparkan bagaimana kebijakan yang partisipatif dapat melahirkan solusi yang lebih tepat sasaran dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah.

Menurut Hermansyah, salah satu tantangan dalam penguatan demokrasi di daerah adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam prosesnya.

Sementara itu, Ahmad Baedowi menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ia menekankan perlunya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengakses dan mengkritisi setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga mengajukan pertanyaan dan menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pelayanan publik hingga persoalan pengelolaan sumber daya alam. Respon aktif dari warga menunjukkan antusiasme terhadap tema yang diangkat. Syarifatul berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di berbagai wilayah Kaltim sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi yang inklusif. 

“Masyarakat yang sadar akan hak dan perannya dalam demokrasi adalah kunci untuk membangun daerah yang adil dan sejahtera,” ujarnya.

Dengan penguatan demokrasi di level daerah, diharapkan proses pembangunan menjadi lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tim Redaksi (Adv 28/Ris)