Samarinda, Sapakaltim.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan bahwa koperasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Menurutnya, jika program koperasi menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka harus disertai langkah konkret dan sistematis hingga ke level daerah.

Sapto menilai, banyak koperasi yang didirikan hanya demi mengejar target jumlah tanpa memperhatikan kesiapan sumber daya manusia maupun arah usaha yang jelas. Hal ini berakibat pada banyaknya koperasi yang terbentuk namun kemudian mati suri karena tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Hari ini banyak koperasi yang dibuka tapi nggak jalan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Politikus tersebut menegaskan bahwa pembentukan koperasi harus dilandasi regulasi yang kuat dan pelatihan yang menyeluruh bagi para pengurus maupun anggotanya. Ia menilai bahwa pendekatan substansial lebih penting ketimbang seremonial.

“Regulasinya harus jelas. Kita butuh pelatihan koperasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan,” lanjutnya.

Menurutnya, tanpa sistem pendampingan yang memadai, koperasi hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi nyata. Ia mendorong adanya bimbingan teknis berkelanjutan dari kementerian terkait sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Koperasi bukan untuk coba-coba. Harus ada arah dan dikelola secara profesional,” tegasnya.

Lebih dari itu, ia berharap pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat.

Tim Redaksi (Adv 29/Ris)