Samarinda, Sapakaltim.com — Penanganan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sebatas solusi jangka pendek dan sektoral, tanpa koordinasi menyeluruh antar daerah.

 Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendesak Pemerintah Provinsi segera menginisiasi pertemuan lintas wilayah guna merumuskan strategi terpadu dari hulu ke hilir.

“Penanganan banjir selama ini belum sistematis. Harus ada duduk bersama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas mitigasi secara menyeluruh, bukan hanya reaktif saat bencana terjadi,” ujar Sapto, Selasa (3/6/2025).

Sapto menjelaskan banjir bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan juga dampak tata ruang yang buruk, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Kita perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan ini,” tambahnya.

Namun hingga kini, belum ada blue print atau dokumen perencanaan terpadu yang menjadi acuan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Sapto juga mengingatkan pentingnya keterlibatan ahli, tokoh masyarakat, serta sektor swasta dalam merancang solusi berkelanjutan.

“Banjir bukan hanya tanggung jawab satu dinas atau daerah, tapi harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, banjir diprediksi akan terus menjadi ancaman yang merugikan masyarakat dan memperlambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, Sapto mendesak pemerintah membuka ruang dialog dan keterlibatan publik dalam proses mitigasi.

Tim Redaksi (Adv 102/Ris)