Samarinda, Sapakaltim.com – Konflik antara DPRD Kalimantan Timur dan kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) kembali memanas setelah advokat menuntut pemberhentian salah satu anggota DPRD terkait insiden pengusiran pada rapat Mei 2025 lalu.

M Darlis, anggota DPRD yang menjadi sasaran tuntutan tersebut, membantah adanya tindakan yang tidak prosedural. Ia menegaskan bahwa pengusiran dilakukan karena pihak manajemen RSHD yang diundang tidak hadir, dan yang datang hanyalah kuasa hukum tanpa kewenangan mengambil keputusan.

“Kami hormati keberatan mereka, tapi ini lembaga politik, bukan pengadilan. Kami undang manajemen, bukan advokat. Kalau cuma datang kuasa hukum, bagaimana kami bisa selesaikan persoalan?” ujar Darlis saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

Menurut Darlis, rapat DPRD tidak sekadar membahas aspek hukum, melainkan juga tanggung jawab sosial dan pelayanan publik, sehingga kehadiran pihak yang memiliki otoritas menjadi krusial.

“Kuasa hukum tidak bisa memberikan keputusan di forum ini, justru menghambat proses penyelesaian. Maka pengusiran itu bagian dari menjaga kelancaran rapat,” jelasnya.

Darlis juga menegaskan bahwa DPRD memiliki hak imunitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tindakan pengusiran bukan pelecehan, melainkan upaya menjaga tata kelola forum.

“Kami berharap advokat lebih memahami aturan main di DPRD. Jika mereka hanya ingin mencari panggung, mereka harus tahu bahwa DPRD punya mekanisme dan aturan yang harus dihormati,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 100/Ris)