Samarinda, Sapakaltim.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menilai banjir yang melanda sejumlah daerah seperti Kukar, Samarinda, dan Berau bukan sekadar fenomena musiman, melainkan gejala dari krisis tata kelola lingkungan dan tata ruang.

Reza menegaskan bahwa penanganan banjir tak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Ini bukan saatnya saling tuding. Semua pihak harus duduk bersama untuk menuntaskan akar masalah, mulai dari hilangnya daerah resapan air hingga sistem drainase yang tidak memadai,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, perubahan struktur ruang di wilayah perkotaan menyebabkan banyak kawasan berada di bawah permukaan air. Akibatnya, curah hujan dengan intensitas sedang saja sudah cukup memicu banjir dalam skala besar. Ia menyebut data BMKG menunjukkan hujan Selasa pagi tercatat mencapai 50–85 mm/jam, dan menyebabkan genangan setinggi 50–100 cm di beberapa titik Samarinda.

Namun, Reza mengingatkan bahwa penyebab utama bukan hanya hujan, melainkan lemahnya perencanaan lingkungan serta buruknya kesadaran masyarakat. Ia juga menyebut perlunya audit menyeluruh terhadap tata ruang di daerah rawan banjir. Menurutnya, banyak wilayah yang seharusnya menjadi kawasan lindung atau resapan air kini telah berubah fungsi menjadi permukiman atau kawasan komersial.

Reza mengingatkan bahwa solusi seperti pembangunan drainase dan normalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat.

Untuk itu, ia mendorong agar Komisi III DPRD Kaltim segera menginisiasi forum dialog lintas sektor yang melibatkan instansi teknis, pemerintah daerah, serta organisasi lingkungan hidup untuk menyusun strategi terpadu dan berkelanjutan dalam mitigasi banjir.

“Ini pekerjaan kolektif. Pemerintah, legislatif, masyarakat, dan dunia usaha harus bersatu mengatasi ini secara menyeluruh,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 55/Ris)