Samarinda, Sapakaltim.com – Program pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, populer dengan sebutan Gratispol, mulai menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai bahwa kurangnya kejelasan teknis dapat menciptakan salah tafsir di masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa banyak pertanyaan di tingkat akar rumput belum terjawab dengan jelas, mulai dari syarat kepesertaan, alur pendaftaran, hingga pembiayaan program.

“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD,” ujar Nurhadi, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, istilah “gratis” dalam program ini cenderung menimbulkan ekspektasi tanpa batasan, berbeda dengan skema beasiswa yang lazimnya mensyaratkan seleksi berdasarkan prestasi atau kondisi ekonomi.

“Kalau itu beasiswa, maka harus ada seleksi. Tapi kalau disebut gratis, publik mengira semua bisa ikut tanpa syarat. Ini yang harus diluruskan sejak awal,” tegasnya.

Nurhadi menyebut ketiadaan penjelasan rinci juga menyulitkan para wakil rakyat untuk menjawab pertanyaan warga di dapil mereka. Ia menekankan perlunya komunikasi lintas lembaga yang lebih intensif dan sistematis, agar tujuan baik dari program ini tidak tergelincir menjadi persoalan persepsi publik.

Ia juga mengingatkan bahwa program yang dikampanyekan tanpa kesiapan teknis berisiko menjadi bumerang politik, jika ekspektasi masyarakat tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang konkret.

“Jangan sampai niat baik justru menimbulkan kekecewaan karena harapan yang dibangun tidak diikuti dengan kesiapan pelaksanaan,” tutupnya.

Tim Redaksi (Adv 123/Ris)