Samarinda, Sapakaltim.com – Upaya DPRD Kalimantan Timur dalam memperjuangkan pengalihan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan Berau dari pusat ke daerah semakin menguat. Komisi II DPRD Kaltim menilai, langkah ini merupakan strategi jangka panjang dalam memperkuat otonomi daerah dan kemandirian fiskal berbasis potensi lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, menegaskan bahwa potensi pendapatan dari pengelolaan DAS dapat menembus ratusan miliar rupiah per tahun. Selama ini, kata dia, mayoritas keuntungan justru dinikmati oleh entitas di luar Kaltim.

“Target kami jelas, ambil kembali hak kelola DAS, tingkatkan PAD, dan pastikan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujar Husni, Selasa (27/5/2025).

Menurut Husni, aktivitas ekonomi seperti tambatan, pengolongan, hingga logistik di sepanjang DAS Mahakam dan Berau selama ini belum memberikan kontribusi signifikan bagi provinsi. Ia menilai hal itu bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh otonomi daerah.

“Kita tidak bicara mimpi, tapi realita. Kalsel bisa kelola Sungai Barito. Sumatera Selatan bisa kelola kawasan Ampera. Mengapa Kaltim tidak?” tegasnya.

DPRD Kaltim pun mulai mengonsolidasikan langkah lewat studi banding ke daerah lain, serta menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut.

Lebih jauh, Husni menilai perjuangan ini adalah bagian dari visi besar memperkuat kedaulatan ekonomi lokal dan menempatkan Kaltim sebagai pengelola utama atas sumber dayanya sendiri.

Tim Redaksi (Adv 122/Ris)