Samarinda, Sapakaltim.com – Antusiasme tinggi masyarakat terhadap program unggulan Pemprov Kaltim mendapat sorotan kritis dari DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan perlunya kejelasan teknis dan dasar hukum dalam pelaksanaan agar program tidak berubah menjadi komoditas politik semata.

Nurhadi menyebut, euforia publik tidak boleh direspons hanya dengan narasi politis. Pemerintah harus hadir dengan informasi yang rinci, menyangkut mekanisme pendaftaran, pembiayaan, dan siapa saja penerima manfaatnya.

“Euforia publik itu wajar, tapi pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang rinci dan dasar hukum yang kuat. Kalau tidak, justru bisa memunculkan kebingungan di lapangan,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa beberapa program saat ini banyak diklaim oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya aktif dalam tim kampanye saat Pilkada. Hal ini, menurutnya, rawan menimbulkan kesan bahwa program hanya menjadi perpanjangan agenda politik.

Nurhadi menekankan DPRD memiliki fungsi strategis untuk mengawal program agar tetap realistis, terencana, dan adil. Ia menyebut bahwa kekecewaan publik akibat program yang tidak jelas akan lebih dulu diarahkan ke legislatif.

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja profesional dan terbuka terhadap pengawasan, baik dari DPRD maupun masyarakat sipil.

“Kami mendukung program yang bermanfaat. Tapi kami juga wajib mengawal agar itu tidak salah arah,” ujarnya.

Tim Redaksi (Adv 121/Ris)