Berau, sapakaltim- KOHATI BADKO HMI Kalimantan Timur-Kalimantan Utara menilai klarifikasi yang disampaikan DPPKBP3A Kabupaten Berau terkait polemik anggaran belanja souvenir belum menyentuh persoalan utama yang menjadi perhatian publik, yakni lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual.

Sekretaris Umum KOHATI BADKO HMI Kaltim-Kaltara, Sopia, mengatakan masyarakat sebenarnya tidak sedang memperdebatkan istilah dalam nomenklatur anggaran, apakah disebut souvenir ataupun paket sembako. Menurutnya, yang dipersoalkan publik adalah sensitivitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan di tengah kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak.

“Yang menjadi sorotan masyarakat bukan sekadar nama pos anggaran. Publik mempertanyakan sejauh mana pemerintah memiliki keberpihakan nyata terhadap perlindungan anak dan perempuan,” ungkapnya pada Senin (25/5/2026).

Ia menilai penjelasan yang disampaikan pemerintah cenderung bersifat administratif dan belum mampu menjawab keresahan masyarakat yang menginginkan langkah konkret dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Menurut Sopia, meningkatnya kasus kekerasan seksual, termasuk yang menimpa anak penyandang disabilitas, seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan korban.

“Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual, masyarakat membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan anak, mulai dari edukasi pencegahan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis korban, hingga jaminan rasa aman bagi perempuan dan anak,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pendekatan seremonial maupun upaya menjaga citra birokrasi semata, sementara persoalan perlindungan anak belum ditangani secara maksimal.

“Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membela prosedur administrasi dibanding memastikan keselamatan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual,” tegasnya.

Sopia menambahkan, kritik yang disampaikan KOHATI BADKO HMI Kaltim-Kaltara merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus tanggung jawab moral agar pemerintah tetap fokus pada persoalan yang dinilai lebih mendesak.

Menurutnya, kemarahan publik muncul karena adanya ketimpangan antara tingginya ancaman kekerasan seksual dengan sensitivitas kebijakan yang ditunjukkan pemerintah daerah.

“Kritik ini lahir karena masyarakat peduli terhadap masa depan anak-anak dan perlindungan perempuan, bukan untuk mencari sensasi politik,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa kehadiran negara seharusnya dirasakan secara nyata oleh korban kekerasan seksual, bukan hanya melalui klarifikasi birokrasi.

“Korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang konkret, keberpihakan yang jelas, dan keberanian pemerintah menjadikan keselamatan mereka sebagai prioritas utama,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)