Samarinda,Sapakaltim.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menyoroti penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Selasa (17/6).

Darlis menegaskan bahwa penurunan UHC dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional dan potensi pemangkasan dana General Purpose Net (GPN) dari pemerintah pusat. 

“Ini bukan hanya soal data, tapi menyangkut perlindungan dasar masyarakat dan stabilitas anggaran daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait keterbatasan layanan kesehatan, seperti ketersediaan obat, pelayanan rawat inap, hingga jumlah dokter yang minim. Salah satu masalah utama, kata Darlis, adalah keterbatasan faskes tingkat pertama yang tidak melayani di luar jam operasional, menyebabkan pasien menumpuk di IGD rumah sakit.

“Koordinasi harus diperkuat. Dengan kebijakan BPJS yang lebih fleksibel, pelayanan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Darlis, berkomitmen mendukung sinergi antara BPJS, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan demi meningkatkan kualitas layanan dan perluasan cakupan UHC. 

“Kami ingin pastikan anggaran kesehatan digunakan efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

Forum ini menjadi langkah penting untuk mencari solusi konkret dalam menjamin layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kaltim.

Tim Redaksi (Adv 269/Ris)