Samarinda,Sapakaltim.com– Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 dan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam agenda monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Menurutnya, keterlibatan lintas OPD sangat penting agar perencanaan anggaran lebih realistis, tepat sasaran, dan menyentuh kebutuhan program di masing-masing sektor.

“Prognosis ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BPKAD. Hampir semua OPD harus terlibat aktif,” tegasnya.

Sabaruddin juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat tersebut. Padahal, Bapenda memiliki peran vital dalam perencanaan pendapatan daerah. 

“Komisi II ingin mengetahui sejauh mana target pendapatan dirancang. Tanpa kehadiran Kepala Bapenda, informasi menjadi tidak maksimal,” katanya.

Ia turut menyoroti belum jelasnya data realisasi anggaran yang disampaikan BPKAD dan meminta agar ke depan kepala dinas hadir langsung, bukan hanya diwakili staf. 

“Kami butuh data yang akurat, dan itu hanya bisa dipastikan jika kepala OPD hadir langsung dalam rapat,” pungkas politisi asal Partai Gerindra tersebut.

Tim Redaksi (Adv 268/Ris)