Samarinda, Sapakaltim.com – DPRD Kalimantan Timur tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) baru terkait pengelolaan alur sungai dan sektor kelautan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa regulasi yang ada perlu direvisi agar selaras dengan aturan nasional dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perda alur sungai masih kami bahas. Ada poin-poin yang perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional, supaya implementasinya tepat dan tidak tumpang tindih,” ujar Sapto saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim.

Sapto menyebut ada sembilan potensi sumber PAD di sektor ini, termasuk alur tambat dan bongkar muat, namun baru empat yang siap dimaksimalkan. Ia menekankan pentingnya dominasi pemerintah daerah dalam kemitraan dengan pihak ketiga seperti Pelindo, guna memastikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Kaltim.

“Ini wilayah kita. Kita tidak boleh hanya jadi mitra lemah. Minimal kita harus punya 51 persen saham dalam kerjasama,” tegas politisi Golkar tersebut.

Ia juga mendorong agar perusahaan daerah (Perusda) dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

 “Kalau setor modal, harus jelas hitungan bisnisnya. Profesionalisme jadi kunci,” tambahnya.

Sapto mencontohkan kerjasama PT MBS dan Pelindo dalam pengelolaan Kawasan Kaltim Terminal (KKT) yang masih fifty-fifty dan menyulitkan pengambilan keputusan. 

“Kalau sudah masuk ranah bisnis, semuanya harus dihitung secara profesional,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 267/Ris)