Samarinda, Sapakaltim.com – Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali memicu keresahan di kalangan petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, Kalimantan Timur. Tak hanya sulit didapat, harga pupuk bersubsidi di lapangan juga dilaporkan jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), membuat petani menanggung beban produksi yang makin berat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, merespons cepat keluhan tersebut. Ia menyebut telah menerima banyak laporan dari petani di dua wilayah tersebut, yang menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi tak lagi mudah diakses, terutama pupuk jenis urea dan NPK.

“Petani sawit dan petani padi sama-sama menjerit. Mereka mengaku pupuk bersubsidi langka, dan kalaupun ada, harganya sangat tinggi,” ujar Fadly saat ditemui wartawan, Kamis (29/5/2025).

Ia mengungkap adanya dugaan kuat bahwa sebagian pupuk dialihkan ke luar daerah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Fadly menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan meminta audit menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk subsidi, mulai dari kuota yang diberikan hingga alokasi per kabupaten dan kota.

“Kami akan undang Dinas Pertanian, distributor resmi, bahkan pihak dari Pupuk Indonesia untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat. Masalah ini tidak bisa diselesaikan setengah hati,” katanya.

Seorang petani di Kecamatan Babulu, PPU, mengaku harus membeli pupuk urea hingga Rp150.000 per sak, jauh di atas HET yang seharusnya sekitar Rp112.500. Kelangkaan ini, menurutnya, sudah berlangsung sejak awal tahun.

“Kalau seperti ini terus, kami bisa gagal panen. Pupuk nonsubsidi terlalu mahal dan tidak semua petani sanggup beli,” keluhnya.

Menutup pernyataannya, Fadly menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal isu ini sampai tuntas. Ia juga mendorong masyarakat petani untuk aktif melaporkan jika menemukan penyimpangan di lapangan.

Tim Redaksi (Adv 42/Ris)