Samarinda, sapakaltim.com— Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Ahkmed Reza Fachlevi, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah terpencil Kaltim. Dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025), Reza mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih serius memperhatikan daerah-daerah tertinggal, terutama seperti Mahakam Ulu.

“Pembangunan yang tidak merata hanya memperlebar jurang kesejahteraan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase harus segera dikembangkan ke wilayah pinggiran,” tegasnya.

Reza menilai bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih terpusat di lima wilayah utama Kaltim. Sementara daerah-daerah pedalaman dan perbatasan nyaris tertinggal dalam pembangunan, baik dari sisi aksesibilitas maupun layanan publik dasar.

Pernyataan tersebut juga telah ia sampaikan sebelumnya saat mewakili Fraksi Gerindra dalam pandangan umum terhadap Nota Raperda RPJMD Kaltim 2025–2029 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/6/2025) lalu.

Selain infrastruktur, Reza juga menekankan perlunya reformasi birokrasi yang nyata dan menyentuh level pelaksana teknis. Ia menyebutkan bahwa perubahan sistem kerja di tataran bawah akan berdampak langsung pada percepatan pelayanan dan efektivitas program pembangunan.

“Reformasi birokrasi jangan cuma jadi jargon. Harus ada peta jalan yang jelas dan bisa dijalankan oleh setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur dan reformasi birokrasi adalah kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Tim Redaksi (Adv 177/Ris)