Samarinda, sapakaltim.com— DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD tengah mempercepat pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa percepatan ini penting agar tahapan pembangunan lainnya tidak ikut tertunda.

“Kalau RPJMD belum disahkan, maka RKPD 2026 tidak bisa ditetapkan, dan itu akan berdampak langsung ke APBD murni,” ujar Syarifatul, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, DPRD bersama Bappeda Kaltim sudah menyusun agenda kerja padat selama tiga bulan ke depan untuk menyinkronkan isi RPJMD dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan aktual masyarakat. Salah satu isu prioritas yang akan masuk dalam dokumen ini adalah penanganan banjir yang dinilai sebagai persoalan lintas wilayah.

“Isu strategis seperti banjir tidak bisa ditangani sektoral. Harus masuk dalam RPJMD sebagai komitmen lintas daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika dokumen ini molor, maka proses lelang proyek fisik berpotensi tertunda dan terganggu cuaca ekstrem saat musim hujan.

Sebagai bagian dari penguatan substansi, Pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam perencanaan pembangunan. Syarifatul menutup dengan ajakan untuk menjaga soliditas lintas sektor. 

“RPJMD ini bukan sekadar anggaran, tapi peta jalan lima tahun. Kita harus kerja cepat dan kompak,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 176/Ris)