Samarinda, sapakaltim.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menjaga integritas akademik di tengah pelaksanaan program bantuan pendidikan tinggi Gratispol. Ia mengingatkan bahwa bantuan dari pemerintah tidak boleh membungkam suara kritis kampus terhadap kebijakan publik.

“Rektor dan pimpinan perguruan tinggi harus tetap menjaga posisi kritis kampus. Program Gratispol tidak boleh menghilangkan daya kritis akademisi,” kata Darlis, Senin (16/6/2025).

Legislator dari Dapil Samarinda ini juga menyoroti aspek teknis dalam pelaksanaan Gratispol, khususnya soal ketepatan pencairan dana bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Pemprov Kaltim. Ia mencontohkan keterlambatan dana BPJS Kesehatan di rumah sakit sebagai hal yang jangan sampai terulang di sektor pendidikan.

“Kami tidak ingin mahasiswa jadi korban ketidaktepatan anggaran. Transfer UKT yang telat bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kampus,” ujarnya.

Darlis menekankan bahwa Gratispol bersifat kolektif dan diajukan oleh institusi, bukan individu. Tidak ada jalur pendaftaran pribadi, karena verifikasi dilakukan langsung oleh pemerintah atas data kampus.

Ia juga mendorong sinkronisasi antara jadwal akademik dan pencairan anggaran.

 “Pemprov harus pastikan pencairan sejalan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar,” tambahnya.

Program Gratispol, inisiatif Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, ditujukan untuk membuka akses pendidikan tinggi secara merata. Meski baru berjalan bertahap sejak pertengahan 2025, program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang tanpa mengorbankan nilai dasar dunia kampus.

Tim Redaksi (Adv 174/Ris)