Samarinda, Sapakaltim.com —Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penanganan krisis lahan pemakaman di Kota Samarinda harus dilakukan secara terencana dan berbasis pada tata ruang yang jelas serta prinsip kemanusiaan.

Menurut Ananda, persoalan lahan pemakaman bukan hanya masalah ketersediaan ruang, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan lingkungan. “Penambahan lahan pemakaman harus berbasis pada rencana tata ruang wilayah yang telah disusun. Jangan sampai kebijakan darurat justru menimbulkan konflik agraria atau kerusakan lingkungan,” ujarnya di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (27/5/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak keluarga mengalami kesulitan mencari tempat pemakaman saat berduka, terutama di kawasan padat seperti Samarinda. Hal ini mencerminkan lemahnya antisipasi kebijakan jangka panjang terhadap dinamika pertumbuhan penduduk kota.

“Kita tidak bisa menunggu sampai semua lahan habis baru bertindak. Perencanaan ini harus menyentuh dimensi jangka panjang, lintas generasi,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ananda juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan solusi. Ia menilai, pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga korban akan memperkaya perspektif serta menghindari potensi penolakan sosial.

 “Isu ini sensitif. Maka pemerintah dan DPRD harus membuka ruang dialog agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar diterima dan relevan dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Selain tata kelola lahan, Ananda juga menekankan aspek kemanusiaan dalam layanan pemakaman. Ia mengingatkan bahwa prosedur birokrasi yang lambat atau tidak ramah justru memperberat beban psikologis keluarga yang tengah berduka.

 “Pemakaman bukan soal administratif semata, tapi soal empati dan penghormatan terakhir bagi warga. Jangan biarkan keluarga kesulitan saat melepas orang tercinta,” imbuhnya.

DPRD Kaltim, menurut Ananda, akan terus mengawal pembahasan regulasi yang berkaitan dengan penataan lahan pemakaman, termasuk mendorong inventarisasi lahan yang dapat digunakan serta mengevaluasi kebijakan eksisting. Ia berharap pemerintah kota dan provinsi segera bersinergi agar solusi konkret dapat segera diimplementasikan.

Tim Redaksi (Adv 65/Ris)