Samarinda, Sapakaltim.com – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang selama ini lebih banyak dikuasai pihak eksternal. Komisi II DPRD Kaltim menilai, kondisi ini tidak hanya merugikan daerah secara fiskal, tetapi juga mengekang ruang gerak otonomi daerah dalam mengelola sumber daya strategisnya sendiri.

Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan pentingnya mendorong pengembalian hak pengelolaan DAS kepada pemerintah daerah. Selama ini, aktivitas strategis seperti tambatan dan pengolongan kapal di DAS Mahakam dan DAS Berau masih didominasi oleh Pelindo dan sejumlah perusahaan nasional.

“Pelindo bisa meraup puluhan miliar setiap bulan dari pengolongan kapal. PTB bahkan bisa mencapai ratusan miliar. Tapi untuk provinsi, kontribusinya nihil,” tegas Husni, Senin (26/5/2025).

Husni menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang perlu segera diperbaiki. Komisi II tengah menyusun rekomendasi formal yang akan diajukan ke Kementerian Perhubungan dan Kemendagri sebagai upaya memperluas kewenangan daerah.

“Kami ingin daerah diberi wewenang mengelola aset strategisnya sendiri. Pemerintah pusat harus membuka ruang bagi daerah untuk mengambil peran lebih besar,” ujarnya.

Husni menambahkan, DPRD Kaltim juga menjajaki opsi kerja sama atau skema bagi hasil yang lebih adil dengan operator pelabuhan.

“Kita bukan ingin mengusir investor, tapi ingin keadilan. Sumber daya ada di daerah, maka daerah juga harus mendapat manfaat langsung,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 118/Ris)