Samarinda, Sapakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti masih adanya potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor perusahaan besar, khususnya di bidang tambang dan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, ketidakpatuhan sebagian perusahaan terhadap kewajiban pajak menjadi ancaman serius bagi kemandirian fiskal daerah.

“Perlu ada cross check langsung ke lapangan oleh Komisi II. Karena ini berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. Kita tidak bisa biarkan potensi besar ini bocor begitu saja,” tegas Ekti, Rabu (4/6/2025).

Ia menyebut perlu adanya perlakuan tegas terhadap perusahaan yang terindikasi abai, baik melalui teguran administratif maupun langkah hukum. Hal ini penting demi menciptakan sistem perpajakan yang adil antara pelaku usaha besar dan UMKM.

“Jangan sampai pelaku UMKM rajin bayar pajak, tapi perusahaan besar justru lepas dari kewajiban. Ini akan menciptakan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat,” tambahnya.

Ekti juga meminta agar Bapenda tidak pasif dan hanya mengandalkan laporan internal perusahaan, melainkan aktif melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Untuk memperkuat pengawasan, ia mendorong kolaborasi lintas lembaga termasuk Inspektorat dan APIP, serta meminta agar DPRD segera mengagendakan rapat kerja bersama Komisi II dan Bapenda guna membahas perusahaan yang diduga belum patuh.

“Pendapatan daerah adalah tulang punggung pembangunan. Setiap potensi harus digali maksimal, dan setiap kebocoran harus segera ditutup,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 117/Ris)