Samarinda, sapakaltim.com- Upaya mendorong reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali disuarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melalui penyerahan dokumen policy brief. Dokumen ini menitikberatkan pada urgensi perbaikan sistem rekrutmen serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang profesional dan berintegritas.

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Achmad Fawwaz, menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan reformasi Polri. Menurutnya, sistem perekrutan harus terus diperbaiki dengan mengedepankan prinsip transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas.

Ia menjelaskan bahwa proses seleksi yang bersih, terbuka, dan berbasis kompetensi akan menghasilkan aparat kepolisian yang berintegritas serta mampu menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal.

“Reformasi Polri harus dimulai dari hulunya, yaitu proses perekrutan. Jika sistem rekrutmen dilakukan secara transparan dan berbasis merit, maka akan lahir SDM kepolisian yang profesional serta memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum,” ujarnya pada Selasa (16/3/2026).

Selain itu, dalam policy brief tersebut, HMI Samarinda juga mendorong penguatan sistem pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri. Hal ini dinilai penting agar aparat kepolisian mampu menghadapi tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.

Peningkatan kapasitas aparat, baik dalam aspek penegakan hukum, pelayanan publik, maupun pendekatan humanis kepada masyarakat, menjadi bagian penting dalam agenda reformasi yang diusulkan.

HMI juga menyoroti pentingnya sistem pembinaan karier yang lebih terstruktur dan berbasis kinerja. Dengan sistem tersebut, setiap anggota kepolisian diharapkan memiliki dorongan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

Fawwaz menambahkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sangat ditentukan oleh kualitas SDM di dalamnya. Oleh karena itu, pembenahan pada aspek sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam memperkuat institusi kepolisian.

“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Karena itu, kualitas SDM menjadi faktor kunci agar institusi ini mampu menjalankan mandatnya secara profesional dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Melalui penyerahan policy brief ini, HMI Samarinda berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat agenda reformasi kepolisian di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem perekrutan yang lebih terbuka serta membangun SDM Polri yang unggul dan berintegritas.

(Tim Redaksi)