Samarinda, Sapakaltim.com– Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi, mendorong pemerintah daerah untuk mengemas kampanye pajak dengan cara yang lebih kreatif, menyentuh, dan relevan dengan kondisi masyarakat lokal.

Menurutnya, pendekatan yang hanya menekankan kewajiban perlu diubah menjadi ajakan partisipatif yang menonjolkan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan.

“Kampanye soal pajak jangan kaku. Harus menyentuh. Tampilkan manfaatnya seperti jalan bagus, fasilitas publik yang layak—itu yang akan menggerakkan kesadaran warga,” kata Subandi, Jumat 13 Juni 2025.

Selain pendekatan komunikasi, Subandi juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran pajak guna memudahkan wajib pajak sekaligus menekan peluang pungutan liar (pungli) dan kebocoran pendapatan.

Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim, Samsat, dan komunitas masyarakat berkolaborasi dalam menyosialisasikan pentingnya pajak sebagai bagian dari kemandirian fiskal daerah.

“Ini bukan semata soal pajak kendaraan, tapi bagaimana kita membangun sistem keuangan daerah yang berdaulat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dengan PAD yang kuat, Subandi menganggap Kaltim bisa menentukan arah pembangunan sendiri.

“Sehingga dorongan ini menjadi bagian dari upaya DPRD untuk menguatkan basis PAD di tengah ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang masih tinggi di Kaltim,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 138/Ris)