Samarinda, Sapakaltim.com– Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti serius krisis daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan. Menjelang PPDB tahun ajaran 2025/2026, hanya 51 persen lulusan SMP yang dapat tertampung di SMA negeri.

“Kalau hanya separuh yang tertampung, artinya pemerintah harus segera hadir menjamin hak pendidikan bagi semua anak,” ujar Damayanti usai RDP bersama Pemprov Kaltim, Selasa (10/6/2025).

Ia memperingatkan bahwa ketimpangan ini dapat memaksa banyak siswa beralih ke sekolah swasta, yang biayanya tidak terjangkau bagi semua kalangan.

“Kalaupun mereka ke sekolah swasta, saya minta pemerintah beri subsidi. Jangan biarkan anak-anak kehilangan akses hanya karena tak mampu membayar,” tegasnya.

Damayanti menyebut salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan untuk membangun sekolah baru di Balikpapan. Untuk itu, ia mendorong pemanfaatan aset pemprov serta opsi pembangunan sekolah bertingkat sebagai solusi.

“Bangunan vertikal bisa jadi alternatif jika lahan sempit. Pemerintah harus kreatif menjawab krisis ini,” ucapnya.

Selain menambah sekolah, ia juga mendorong perluasan ruang belajar (rombel) dan memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta melalui dukungan pembiayaan.

“Sekolah swasta jangan ditinggal. Tapi pemerintah juga jangan lepas tangan. Harus ada skema bantuan agar pendidikan benar-benar merata,” tutup Damayanti.

Tim Redaksi (Adv 137/Ris)