Samarinda, Sapakaltim.com– Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di daerah yang dinilai menjadi penghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah strategis agar potensi besar dari sektor ini tidak terbuang sia-sia.

“Kalau sektor ini kita kelola dengan lebih serius, kita tidak harus terlalu bergantung pada APBN. Pajak kendaraan adalah potensi PAD yang besar. Tinggal bagaimana strategi kita untuk mengoptimalkannya,” kata Subandi, Jumat (13/6/2025).

Politikus PKS itu menyebut pajak kendaraan bermotor dapat menjadi pilar penting pembiayaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Namun, ia mengakui rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi tantangan utama.

Menurut Subandi, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi perlu dibarengi pendekatan edukatif serta transparansi dalam pengelolaan dana pajak.

“Kalau masyarakat percaya bahwa dana pajak dikelola dengan benar, mereka tak perlu diancam sanksi. Kesadaran akan tumbuh karena ada kepercayaan,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemprov Kaltim membuka lebih banyak informasi mengenai penggunaan dana pajak, agar masyarakat mengetahui manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.

“Komunikasi publik harus diperkuat. Transparansi akan menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan akan mendorong partisipasi,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 136/Ris)