Samarinda, sapakaltim.com– DPRD Kalimantan Timur menyoroti proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan hanya mencapai Rp18,78 triliun, jauh di bawah estimasi tahun 2025 sebesar Rp20–21 triliun.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

“Fraksi Golkar sudah mengusulkan agar optimalisasi PAD dilakukan menyeluruh. Kita punya banyak potensi, mulai dari sektor BUMD, pajak, retribusi, sampai sumber daya alam yang belum tergarap maksimal,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-18, Kamis (12/6/2025).

Syarifatul menilai bahwa sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan industri kreatif belum dimanfaatkan secara strategis. Jika belanja daerah terus meningkat sementara pendapatan stagnan, menurutnya, defisit anggaran menjadi ancaman nyata.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif BUMD sebagai ujung tombak penguatan fiskal daerah.

“Surabaya dan Jakarta bisa mandiri fiskal karena mengelola potensinya dengan baik. Kaltim juga bisa jika dikelola dengan keberanian dan strategi jitu,” tambahnya.

DPRD Kaltim kini tengah memfinalisasi agenda reformasi fiskal dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, mencakup pembenahan tata kelola BUMD, efektivitas perpajakan, dan iklim investasi yang lebih kompetitif.

“Reformasi fiskal bukan pilihan, tapi keharusan. Jika tidak dimulai sekarang, pembangunan jangka menengah akan terhambat oleh krisis anggaran,” tutupnya.

Tim Redaksi (Adv 145/Ris)