Samarinda, sapakaltim.com – Minimnya sosialisasi teknis program pendidikan gratis atau “Gratispol” di Kalimantan Timur disorot tajam oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. Ia menilai, masih banyak pertanyaan mendasar yang belum terjawab baik di kalangan masyarakat maupun legislatif, terutama soal pembiayaan dan kriteria penerima.

“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur, atau hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD,” kata Nurhadi, Rabu (11/6/2025).

Nurhadi menekankan pentingnya kejelasan istilah yang digunakan pemerintah. Ia menyebut, jika program ini adalah beasiswa, maka perlu ada indikator seperti prestasi atau ekonomi. Namun jika disebut sebagai program “gratis”, maka publik akan menganggap bahwa seluruh warga bisa mengakses tanpa syarat.

“Kalau itu beasiswa, maka harus ada seleksi. Tapi kalau disebut gratis, publik mengira semua bisa ikut tanpa syarat. Ini yang harus diluruskan sejak awal,” tegasnya.

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera melakukan sosialisasi terbuka dan menyusun skema teknis yang transparan, termasuk alur pendaftaran dan pembiayaan.

“Jangan sampai niat baik justru menimbulkan kekecewaan karena harapan yang dibangun tidak diikuti dengan kesiapan pelaksanaan,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 143/Ris)