Samarinda, Sapakaltim.com– Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk mendengar langsung keluhan warga terkait konflik pertambangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran berjanji menyelesaikan kasus hukum yang masih menggantung dan memperbaiki infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak akibat aktivitas hauling batu bara. Warga menyambut baik janji tersebut, namun banyak pihak menuntut komitmen nyata dari pemerintah.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Faisal Assegaf, menyebut kunjungan Wapres sebagai langkah awal yang positif. Namun, ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret.

“Jangan hanya berhenti pada janji. Pemerintah pusat harus segera ambil langkah hukum dan evaluasi regulasi tambang yang merugikan masyarakat,” ujar Andi.

Ia juga menyoroti penggunaan jalan umum sebagai jalur distribusi batu bara, yang menyebabkan kerusakan dan membahayakan warga.

“Kita butuh regulasi yang ketat dan pengawasan lapangan. Kepentingan masyarakat harus diutamakan, bukan dikorbankan demi industri,” tegasnya.

DPRD Kaltim berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi warga Muara Kate.

Kunjungan Wapres Gibran membuka harapan baru, namun masyarakat kini menunggu realisasi janji-janji tersebut dalam bentuk kebijakan nyata dan perlindungan terhadap hak hidup mereka.

Tim Redaksi (Adv 215/Ris)