Samarinda, sapakltim.com- Rencana renovasi rumah jabatan serta ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai anggaran Rp25 miliar kembali menarik perhatian masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, publik menuntut agar setiap pengeluaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Banyak warga menyoroti urgensi renovasi tersebut dan menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Mereka berharap pemerintah membuka rincian biaya secara jelas, termasuk spesifikasi pekerjaan dan tahapan pelaksanaan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan renovasi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil. Ia mengatakan rumah jabatan gubernur sudah lama tidak ditempati sehingga banyak bagian yang mengalami kerusakan.

“Rumah jabatan ini sudah puluhan tahun kosong. Banyak bagian yang perlu diperbaiki, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas pendukung,” ujar Rudy.

Renovasi ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik, tetapi juga peningkatan fasilitas pendukung agar rumah jabatan dapat difungsikan secara optimal. Rudy menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran telah melalui mekanisme resmi, mulai dari pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Semua proses sesuai prosedur. Dibahas bersama TAPD dan DPRD, kemudian disetujui Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Kritik dari masyarakat dan pengamat tetap muncul. Publik meminta agar pemerintah menjelaskan lebih rinci komponen biaya, spesifikasi pekerjaan, serta dasar perhitungan anggaran. Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi sorotan, agar penggunaan dana tidak mengurangi prioritas sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Rudy menyebut bahwa untuk penjelasan teknis, masyarakat dapat menghubungi tim TAPD. “Soal teknis bisa ditanyakan langsung ke tim TAPD,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)