Jakarta, sapakaltim.com- Industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Saat ini, Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan industri galangan kapal terbesar ketiga di Indonesia, khususnya untuk produksi kapal handmade dan tugboat, dengan pusat kegiatan di Samarinda dan Balikpapan.

Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung revitalisasi industri galangan kapal nasional. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas serta memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Gubernur Harum usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertema “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum mengusulkan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen bagi industri galangan kapal. Menurutnya, insentif tersebut penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

Selain insentif fiskal, Gubernur Harum juga berharap pemerintah memberikan kemudahan regulasi guna mendorong peningkatan standar industri galangan kapal nasional, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar International Maritime Organization (IMO).

“Galangan kapal dan industri perkapalan merupakan sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap ke depan semakin banyak kapal yang dapat diproduksi dari Kalimantan Timur,” katanya.

Usulan pembebasan PPN tersebut mendapat respons positif dari Menteri Keuangan Purbaya. Ia menyatakan pemerintah pada prinsipnya siap memberikan berbagai kemudahan, baik dari sisi perizinan maupun perpajakan, selama pelaku usaha berkomitmen mengerjakan proyek di dalam negeri.

“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan dalam negeri harus kita amankan,” ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan, sekitar 2.491 kapal di Indonesia diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Namun, banyak pemilik kapal memilih membeli kapal dari luar negeri karena harga kapal buatan dalam negeri dinilai lebih mahal, termasuk bahan bakunya.

“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegasnya.

Dukungan terhadap pengembangan industri galangan kapal nasional juga disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap penguatan industri perkapalan dalam negeri.

“Saya lihat sendiri Pak Prabowo marah ketika kapal tanker Pertamina hendak dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan tersebut dibatalkan,” ungkap Hashim.

Menurut Hashim, tingginya harga kapal di Indonesia bukan sepenuhnya disebabkan oleh pelaku usaha galangan kapal, melainkan akibat regulasi yang masih membebani industri.

“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang lebih murah,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan bisnis di sektor galangan kapal. “Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang besar,” katanya.

Secara geografis, Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diyakini akan semakin meningkatkan daya tarik Kaltim sebagai pusat industri maritim nasional. Terlebih, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada jalur laut sebagai tulang punggung distribusi logistik.

FGD tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung lainnya.

(Tim Redaksi)