Samarinda, Sapakaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 dan Perubahan APBD 2025.

Hal itu disampaikan saat monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran di Gedung E DPRD Kaltim, yang turut dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Prognosis ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BPKAD. Hampir semua OPD harus terlibat agar hasilnya lebih realistis dan tepat sasaran,” ujar Sabaruddin.

Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada BPKAD, sebab setiap OPD memiliki program dan target masing-masing yang memerlukan alokasi anggaran yang akurat.

Namun, Sabaruddin menyayangkan absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat tersebut. Padahal, menurutnya, Bapenda memegang peran penting dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah.

“Komisi II berhak mengetahui sejauh mana prognosis pendapatan daerah disusun. Sayangnya, Kepala Bapenda tidak hadir, sehingga kita tidak bisa menggali informasi secara mendalam,” tegasnya.

Ia juga mengkritik belum adanya rincian rinci mengenai realisasi anggaran yang disampaikan BPKAD. Sabaruddin berharap kepala dinas dapat hadir langsung dalam rapat-rapat mendatang.

“Kami berharap ke depan kepala dinas tidak hanya diwakili staf, agar informasi yang disampaikan lebih valid dan menyeluruh,” tandasnya.

Tim Redaksi (Adv 81/Ris)