Samarinda, Sapakaltim.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendorong agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk fasilitas tambatan kapal dan pengolongan, dikembalikan ke pemerintah daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kedaulatan atas sumber daya lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan bahwa saat ini pengelolaan DAS Mahakam dan Berau masih didominasi Pelindo dan pihak swasta, namun kontribusinya terhadap daerah nyaris tidak ada.

“Saat ini pengelolaan DAS, terutama Mahakam dan Berau, masih dikuasai Pelindo dan pihak swasta. Mereka bisa meraup puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap bulan, tapi kontribusinya ke daerah nihil,” ujar Husni di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (30/5/2025).

Ia menilai aset strategis seperti DAS seharusnya dikelola oleh daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (Perusda), agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau kita bisa kelola sendiri, PAD bisa melonjak drastis. Ini untuk kepentingan masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Komisi II telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan, yang dinilai sukses mengelola Sungai Barito. Dalam waktu dekat, mereka akan melanjutkan kunjungan ke Sumatera Selatan untuk mempelajari pengelolaan DAS di kawasan Jembatan Ampera.

Husni menyebut komunikasi awal dengan Kementerian Perhubungan telah berjalan, termasuk koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut melalui KSOP.

“Dari situ sudah ada titik terang. Kami sedang matangkan langkah-langkah hukumnya,” ujarnya.

Ia optimistis pengelolaan DAS Mahakam dan Berau dapat dikembalikan ke daerah dengan potensi pemasukan hingga ratusan miliar rupiah per tahun.

“Target kami jelas: ambil kembali hak kelola, tingkatkan PAD, dan pastikan anggarannya kembali ke rakyat lewat pembangunan,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 82/Ris)