Samarinda, Sapakaltim.com – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari DPRD Kaltim. Namun, Anggota Komisi III, Jahidin, mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk lengah.

“WTP ini patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jangan hanya jadi simbol administratif,” tegas Jahidin, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, di balik capaian tersebut, BPK RI masih mencatat 63 temuan dan mengeluarkan 27 rekomendasi yang harus menjadi perhatian serius. Ia menilai bahwa rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan yang menyentuh aspek integritas.

“Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi kesalahan yang berulang tak bisa dibiarkan. Ini soal integritas anggaran,” ujarnya.

Jahidin menyebut, temuan BPK harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat sistem. Ia bahkan mengibaratkannya sebagai “vitamin” administrasi yang penting agar keuangan pemerintah daerah tetap sehat dan akuntabel.

“Pemerintah dan DPRD adalah mitra. Satu mata rantai yang harus saling menguatkan demi masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Sebagai anggota legislatif, Jahidin juga mendorong peran aktif seluruh pihak, termasuk inspektorat dan perangkat daerah, agar tidak sekadar mengejar opini WTP, tapi juga memperbaiki kelemahan struktural dalam pengelolaan anggaran.

Tim Redaksi (107/Ris)