Samarinda, Sapakaltim.com – Program Pendidikan Gratis Total atau “GratisPol” yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kini jadi sorotan publik. Meski belum terealisasi sepenuhnya, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa hal ini bukan pengingkaran janji, melainkan penyesuaian dengan keterbatasan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

“GratisPol memang tidak full, tapi ini bukan berarti batal. Program ini disesuaikan dengan aturan dan fiskal daerah,” ujar Sarkowi kepada media di DPRD Kaltim.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pendidikan tinggi adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga istilah GratisPol tidak diatur secara nasional. Sebagai solusinya, Pemprov Kaltim menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Pendidikan Tinggi berupa bantuan bersyarat dengan nominal Rp5 juta-Rp7 juta per mahasiswa, khususnya untuk jurusan mahal seperti kedokteran.

“Jika semua gratis, bantuan hanya sedikit yang bisa diberikan. Dengan skema ini, kami ingin bantu lebih banyak mahasiswa,” tambah Sarkowi.

Dari sisi anggaran, APBD Kaltim terus menurun dari Rp22 triliun ke Rp20 triliun dan diproyeksikan Rp18 triliun pada 2026. Ini menuntut prioritas distribusi dana untuk sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan.

Meskipun baru berjalan sebagian pada 2025, program ini dijadwalkan penuh pada 2026 dan sedang dikaji untuk diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD Kaltim terbuka terhadap kritik demi penyempurnaan program.

GratisPol, kompromi janji politik dan regulasi demi pendidikan berkelanjutan di Kaltim.

Tim Redaksi (Adv 272/Ris)