Samarinda, Sapakaltim.com – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 memasuki tahap krusial. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim menekankan pentingnya sinergi antarwilayah dan antarlembaga untuk memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, dalam rapat bersama Bappeda Kaltim, Kamis (19/6/2025), menyatakan bahwa koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat.

“Kami tidak ingin terjadi duplikasi anggaran, terutama untuk program-program seperti Gratispol dan Jospol. Banyak daerah sudah punya skema serupa, jadi perlu diselaraskan agar efektif,” ujarnya.

Syarifatul menegaskan, RPJMD harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi daerah, bukan sekadar kebijakan populis tanpa arah pelaksanaan.

Dokumen yang disampaikan Bappeda memuat isu strategis seperti ketimpangan pembangunan, kualitas SDM, prediksi ekonomi, dan potensi pendapatan daerah. Namun, Pansus meminta agar detail teknis pelaksanaan disusun lebih akurat untuk menghindari beban anggaran yang berlebihan.

“Kita sepakat, pendidikan gratis dari SMA hingga S3, Wi-Fi gratis, hingga bantuan marbot masjid adalah program mulia. Tapi perencanaan anggarannya harus benar-benar matang agar tidak mengganggu pos pembangunan lainnya,” jelasnya.

Syarifatul menegaskan, pansus akan memastikan RPJMD ini menjadi dokumen implementatif, bukan sekadar deretan rencana.

Tim Redaksi (Adv 158/Ris)