Samarinda, SapaKaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bereaksi keras atas kembali terjadinya insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam I di Samarinda. Melalui Komisi II, DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin malam (28/4/2025), sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap keselamatan publik dan fasilitas vital.

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Ekti Imanuel, serta sejumlah anggota lintas komisi. Sejumlah instansi dan pihak terkait turut diundang, termasuk PT Energi Samudra Logistik pemilik tongkang yang terlibat dalam insiden terbaru dan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, yang tercatat sudah beberapa kali mangkir dari undangan DPRD.

Namun RDP memanas ketika perwakilan PT Mitra 7 Samudera hanya menghadirkan staf ahli tanpa kewenangan keputusan. Ketua Komisi II langsung mengambil langkah tegas.

“Ini kelalaian luar biasa. Sudah lima kali kami undang, dan lagi-lagi tanpa tanggung jawab. Silakan keluar dari forum ini. Evaluasi segera perizinan perusahaan ini,” tegas Sabaruddin.

Menurut DPRD Kaltim, insiden ini bukan semata tabrakan biasa, melainkan ancaman serius yang membahayakan keselamatan masyarakat dan ekonomi kota. Mereka mendesak investigasi menyeluruh dan penegakan Perda Nomor 1 Tahun 1989 yang melarang kapal berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan.
Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud bahkan mendorong penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan.

“Kami minta malam ini juga KSOP tandatangani penutupan jembatan sampai investigasi selesai dan fender pengaman dibangun,” tegasnya.

Rapat tersebut menandai sikap tegas DPRD Kaltim dalam mendorong akuntabilitas dan perlindungan infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Samarinda.

Adv 2 

(Tim Redaksi)