Samarinda, sapakaltim.com– DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-19 untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024. Rapat ini menjadi wadah bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum mereka terkait laporan tersebut. Isu strategis yang disorot meliputi optimalisasi belanja daerah, penanganan kemiskinan, dan efektivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam rapat tersebut, setiap fraksi di DPRD Kaltim menyampaikan pandangan, masukan, dan evaluasi terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2024.

Fraksi Golkar, lewat Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal menyusul temuan BPK RI terkait sistem pengendalian keuangan. 

Fraksi Gerindra melalui Andi Muhammad Afif menyoroti paradoks angka kemiskinan. Meski persentase menurun, indeks keparahan justru naik. 

“Ketimpangan sosial semakin nyata dan harus segera ditangani,” tegasnya.

PDIP meminta penjelasan atas lambatnya penyaluran dana karbon sejak 2022. Sementara Fraksi PKB dan PAN-NasDem menyoroti rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan dan UMKM. 

“Banyak anggaran tak terserap. Kami ingin tahu kenapa,” kata Abdul Giaz (PAN-NasDem).

Fraksi PKS mengkritik minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Subandi meminta evaluasi menyeluruh agar BUMD bisa menjadi sumber pendapatan yang nyata. Fraksi Demokrat-PPP mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk akses menuju Bandara Sepinggan.

Menanggapi itu, Pemprov Kaltim berjanji melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari reformasi belanja publik, penguatan data kemiskinan, hingga percepatan distribusi anggaran strategis.DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran demi kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Tim Redaksi (Adv 198/Ris)