Samarinda, sapakaltim.com– Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menata ulang beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memicu riuh di ruang publik. Kebijakan "pengembalian" beban kepesertaan dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota ini menjadi sorotan tajam karena adanya ketimpangan data yang mencolok antarwilayah, khususnya antara Samarinda dan Balikpapan.

Ketegangan mencuat setelah Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, melontarkan kritik keras melalui media sosialnya. Afif mempertanyakan alasan di balik besarnya angka pemotongan bantuan iuran JKN untuk Kota Samarinda, sementara kota tetangga, Balikpapan, hampir tidak terdampak.

"Kok Samarinda paling besar dipotong JKN BPJS-nya, Balikpapan kok nggak ada. Sepolitisasi itukah sudah? Bung, nggak gitu caranya jadi pemimpin," tulis politikus Gerindra tersebut lewat akun Instagram @afifrayhaaan. Ia mendesak pemerintah provinsi memberikan penjelasan transparan agar tidak muncul persepsi adanya pilih kasih dalam kebijakan publik.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa kebijakan ini murni langkah rasionalisasi anggaran. Ia menggarisbawahi bahwa yang dialihkan bukanlah masyarakat miskin, melainkan segmen PBPU/BP Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja Pemda).

"Ini bukan untuk masyarakat miskin. Yang kita alihkan adalah segmen menengah yang sebenarnya sudah bisa mandiri. Untuk masyarakat miskin, skemanya tetap melalui PBI-JK yang dibiayai pemerintah pusat," jelas Jaya.

Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Kaltim mencatat total 1.167.239 peserta PBPU di Bumi Etam. Saat ini, 87,15% sudah ditanggung oleh kabupaten/kota, sementara sisanya (149.944 jiwa) masih ditanggung provinsi.

Ketimpangan beban inilah yang memicu rasionalisasi. Berikut adalah perbandingan porsi kepesertaan yang sebelumnya masih disubsidi provinsi:

Jaya menjelaskan bahwa Balikpapan memiliki kontribusi terendah karena pembiayaan mandiri daerahnya sudah sangat tinggi. Sementara itu, di Samarinda, subsidi dari provinsi mencapai sepertiga dari total peserta, sehingga porsi pengembaliannya pun menjadi yang paling signifikan.

Meski ada efisiensi, Pemprov Kaltim tidak sepenuhnya memutus bantuan. Empat daerah masih mendapatkan "napas" subsidi meski jumlahnya dikurangi:

1. Samarinda: Dari 57.956 jiwa, sebanyak 49.742 dialihkan ke kota, sisa 8.214 jiwa tetap ditanggung provinsi.

2. Kutai Timur: 24.680 jiwa dialihkan, sisa 9.315 jiwa tetap ditanggung provinsi.

3. Kukar: 4.647 jiwa dialihkan, sisa 15.235 jiwa tetap ditanggung provinsi.

4. Berau: 4.194 jiwa dialihkan, sisa 9.101 jiwa tetap ditanggung provinsi.

Satu tantangan besar bagi Samarinda adalah tingkat keaktifan peserta. Saat ini, angka keaktifan Samarinda berada di level 83,42%. Jika pengalihan ini tidak dikelola dengan baik oleh pemkot setempat, ada risiko tingkat keaktifan turun di bawah standar minimal 80%.

Bagi masyarakat yang khawatir akan kehilangan layanan, Pemprov Kaltim memastikan adanya jaring pengaman melalui Program Gratispol Kesehatan yang diatur dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2025.

"Kalau daerah benar-benar tidak mampu meng-cover, ada mekanisme bantuan melalui Gratispol. Intinya, layanan kesehatan masyarakat tidak boleh terputus," pungkas Jaya. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan JKN yang lebih proporsional dan berkelanjutan di masa depan.

(Tim Redaksi)