Samarinda, Sapakaltim.com– Program bantuan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur, yang kini bernama Gratispol, kembali menjadi perbincangan hangat dalam Dialog Publik bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur”. Diskusi ini digelar oleh BEM FISIP Unmul bersama Pokja 30 dan Gabungan Aliansi Mahasiswa, Senin (30/6/2025) di Teras Samarinda.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, hadir sebagai pembicara. Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk keterlibatan publik yang sehat.

“Saya memberikan apresiasi, karena ini bagian dari hak publik. Masyarakat berhak mengetahui bahkan mengkritisi kebijakan publik,” ujarnya.

Salah satu sorotan utama dalam forum adalah ketidakjelasan lanjutan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Sarkowi menjelaskan bahwa dana beasiswa sebenarnya tidak dicabut, melainkan masih tersimpan di akun penerima. Ia menekankan pentingnya pembenahan komunikasi pemerintah.

“Saya sudah minta agar dibuatkan saluran informasi terbuka. Bisa pakai live media sosial agar langsung bisa tanya-jawab dengan masyarakat,” jelasnya.

Menyinggung legalitas Gratispol, Sarkowi menyebut landasan hukumnya masih berupa Pergub, yang belum melalui proses legislasi. Ia mendorong penguatan regulasi melalui Perda.

“Program ini baru berjalan. Beri kesempatan dulu untuk membuktikan. Setelah itu baru kita evaluasi dan sempurnakan,” tambahnya.

Terkait kritik terhadap tim pengelola, ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap melakukan fungsi pengawasan.

Tim Redaksi (Adv 229/Ris)