Samarinda, sapakaltim.com– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah sebagai akar persoalan mandeknya penanganan banjir dan kerusakan infrastruktur di Kaltim.

Ia menilai masalah klasik seperti drainase tersumbat, jalan lingkungan rusak, hingga minimnya pemeliharaan fasilitas publik mencerminkan buruknya tata kelola perkotaan.

“Penyelesaian banjir tidak bisa ditangani satu pihak saja. Harus ada kerja bersama, mulai dari perencanaan anggaran sampai pemetaan wilayah rawan,” ujar Ananda, Selasa (27/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pembangunan harus berbasis pada aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari bawah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Ananda juga mengkritik pola kerja pemerintah yang cenderung reaktif dan tidak terintegrasi. Ia menilai, tanpa pemetaan menyeluruh dan sinergi lintas instansi, penanganan masalah hanya bersifat sementara.

“Kalau tidak ada koordinasi lintas sektor, kita cuma padamkan api sesaat. Akar masalahnya tidak pernah selesai,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proyek fisik dan menyusun rencana pembangunan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan wilayah yang selama ini luput dari perhatian.

DPRD Kaltim, kata Ananda, siap mengawal kebijakan dan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin pembangunan yang menyentuh warga, bukan hanya sekadar laporan atau pencitraan,” pungkasnya.

Tim Redaksi (Adv 133/Ris)