Samarinda, sapakaltim.com— Sekitar 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum tersentuh pendidikan formal. Temuan ini mencuatkan keprihatinan di kalangan legislatif, khususnya Komisi IV DPRD Kaltim yang menilai program pendidikan gratis (Gratispol) sebagai langkah krusial dalam menekan angka putus sekolah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menyebut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongidalam konteks daerah. Namun, menurutnya, biaya pendidikan bukan satu-satunya hambatan utama.

“Masalah pendidikan di Kaltim bukan hanya soal uang sekolah. Banyak juga yang terkendala akses dan biaya hidup, apalagi dari daerah seperti Mahakam Ulu atau Kutai Barat,” ungkap Darlis, legislator Fraksi PAN, Rabu (23/6/2025).

Ia mencontohkan, calon mahasiswa dari Kutai Barat harus merogoh kocek hingga Rp2 juta hanya untuk sampai ke Samarinda. Beban tambahan seperti biaya kos, makan, dan kebutuhan harian membuat banyak keluarga menyerah sebelum berjuang.

Sebagai solusi jangka menengah, Komisi IV mendorong sinergi antara Pemprov dan sektor swasta. Dana Corporate Social Responsibility (CSR), kata Darlis, dapat menjadi bantalan penting dalam menopang biaya hidup pelajar dan mahasiswa kurang mampu.

“CSR jangan hanya untuk pembangunan fisik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita butuh keterlibatan aktif perusahaan di sana,” tegasnya.

Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, hambatan struktural maupun ekonomi bisa ditekan secara signifikan. Langkah nyata seperti ini, menurutnya, akan menjadi bukti bahwa Kaltim serius mencetak generasi emas bukan sekadar wacana.

Tim Redaksi (Adv 166/Ris)