Samarinda, sapakaltim.com— Nama Rudy Mas'ud semakin ramai diperbincangkan publik nasional dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Kalimantan Timur yang dikenal dengan sebutan HARUM singkatan dari Haji Rudy Mas’ud dinilai memiliki gaya kepemimpinan berbeda dibanding kebanyakan kepala daerah lainnya.

Popularitas Rudy bahkan mulai disejajarkan dengan Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal kuat melalui konten-konten media sosialnya.

Pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid, menilai Rudy Mas’ud muncul dengan karakter kepemimpinan yang unik karena membawa budaya korporasi ke dalam birokrasi pemerintahan.

“Rudy Mas’ud ini bukan lahir dari tradisi birokrasi. Dia datang dari dunia usaha. Karena itu gaya kepemimpinannya berbeda. Dia memimpin pemerintah seperti memimpin perusahaan,” kata Tony Rosyid, pada Jum'at (8/5/2026).

Nama Rudy Mas’ud sempat menjadi perhatian publik setelah videonya menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” viral di media sosial.

Pernyataan itu memicu ribuan komentar warganet hanya dalam hitungan jam. Namun Tony Rosyid menilai publik salah memahami konteks ucapan tersebut.

“Itu sebenarnya bahasa persahabatan. Mereka saling kenal lama sejak sama-sama di Golkar. Tapi di era media sosial, potongan kalimat bisa berubah jadi polemik,” ujarnya.

Menurut Tony, dinamika digital membuat figur kepala daerah kini lebih mudah menjadi perhatian nasional, baik karena prestasi maupun kontroversi.

Sorotan terhadap Rudy semakin besar setelah muncul polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar. Isu tersebut berkembang menjadi pembicaraan nasional dan bahkan sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto.

Meski akhirnya dibatalkan, isu mobil dinas menjadi pintu masuk munculnya berbagai kritik terhadap Pemprov Kaltim.

Mulai dari isu renovasi rumah dinas, biaya laundry hingga pengadaan fasilitas tertentu ikut menjadi perhatian publik.

Namun Pemprov Kaltim membantah berbagai tudingan yang beredar.

“Isu anggaran itu memang sangat sensitif. Apalagi kalau dikaitkan dengan fasilitas pejabat. Sangat mudah viral dan membentuk opini publik,” kata Tony Rosyid.

Menurutnya, sebagian isu berkembang karena adanya disinformasi dan potongan data yang tidak utuh.

“Setelah diklarifikasi, ternyata Rp25 miliar itu bukan untuk satu rumah dinas, dan laundry Rp450 juta juga bukan hanya untuk gubernur. Tapi karena narasinya sudah terlanjur liar, publik lebih dulu bereaksi,” ujarnya.

Di balik polemik tersebut, gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud mulai menjadi pembahasan banyak kalangan.

Sebagai pengusaha yang lama memimpin perusahaan swasta, Rudy membawa pola kerja berbasis Key Performance Indicator (KPI) ke lingkungan birokrasi pemerintahan.

Setiap OPD diminta bekerja dengan target terukur, evaluasi berkala dan pencapaian yang jelas.

“Rudy ingin birokrasi bekerja dengan standar profesional seperti perusahaan. Semua harus terukur, ada target, ada evaluasi dan ada tanggung jawab,” kata Tony Rosyid.

Setiap Senin pagi, Rudy rutin melakukan evaluasi kinerja bersama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Menurut Tony, pola tersebut tidak lazim dalam kultur birokrasi daerah yang selama ini cenderung administratif dan berjalan rutin.

“Ketika birokrasi dipaksa bekerja cepat dan berbasis target, pasti ada yang merasa tidak nyaman. Itu konsekuensi dari perubahan,” ujarnya.

Tony Rosyid menilai salah satu fokus terbesar Rudy Mas’ud adalah pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, program pendidikan gratis dari SMA hingga perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk menyiapkan masa depan Kalimantan Timur.

“Dia sadar bahwa masa depan Kaltim tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Karena itu SDM menjadi prioritas,” katanya.

Selain pendidikan, Rudy juga fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, terutama akses menuju Mahakam Ulu yang selama puluhan tahun dikenal terisolasi.

“Yang menarik, Mahakam Ulu itu bukan basis politik Rudy saat Pilkada. Tapi justru mendapat perhatian besar. Ini menunjukkan dia ingin menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Kaltim,” ujar Tony.

Di sektor ekonomi, Rudy juga dikenal agresif mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor tambang, migas dan aktivitas pelabuhan.

Ia mendorong perusahaan-perusahaan besar di Kaltim menggunakan Bank Kaltimtara dalam aktivitas transaksi bisnis mereka.

Menurut Tony Rosyid, langkah tersebut berpotensi mengganggu kepentingan kelompok tertentu yang selama ini menikmati zona nyaman.

“Ketika ada kepala daerah mulai menertibkan PI migas, restribusi tongkang, hingga transaksi perusahaan tambang, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu,” katanya.

Selain itu, kebijakan Rudy memangkas sebagian anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga dinilai ikut memunculkan dinamika politik.

“Pokir itu wilayah sensitif secara politik. Ketika dipangkas, tentu akan muncul resistensi,” ujar Tony.

Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Rudy Mas’ud beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan di Kalimantan Timur.

“Kalau saya tidak bisa membenahi Kaltim, lebih baik saya mundur. Tidak ada gunanya jadi gubernur kalau tidak melakukan perubahan,” tegas Rudy.

Menurut Tony Rosyid, pernyataan tersebut menggambarkan ambisi Rudy untuk menghadirkan transformasi di Kalimantan Timur.

“Rudy Mas’ud sedang mencoba mengubah cara birokrasi bekerja. Itu tidak mudah dan pasti menimbulkan benturan. Tapi dari situ publik mulai melihat karakter kepemimpinannya,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)