Kutai Barat, sapakaltim.com — Praktisi hukum sekaligus kuasa hukum warga Kampung Linggang Marimun, Robertus Antara, S.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM).

Robertus menyampaikan, keberadaan PT BISM perusahaan tambang batu bara dengan izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 5.000 hektare di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menyisakan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Ada dugaan penyelewengan dana CSR PT BISM. Dugaan itu diperkuat dengan ketimpangan ekonomi, konflik sosial terkait lahan, persoalan air bersih, limbah tambang, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur jalan dan pendidikan serta kesehatan yang sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat,” ujar Robertus kepada wartawan pada Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, perusahaan seharusnya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui program CSR. Dana tersebut memiliki kaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable economic activity) dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, serta negara.

“Citra perusahaan akan menjadi buruk jika tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Robertus menjelaskan, secara umum dana CSR perusahaan tambang berada di kisaran 2 hingga 4 persen dari total keuntungan tahunan. Ia menilai, meski pendapatan PT BISM cukup signifikan, masih banyak warga yang mengeluhkan tidak adanya kejelasan realisasi program CSR di wilayah tersebut.

“Bahkan para petinggi kampung mempertanyakan transparansi dan pelaksanaan CSR PT BISM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Robertus meminta KPK dan OJK segera menelusuri dan memeriksa aliran dana CSR perusahaan tersebut guna memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial PT BISM kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM) belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi Sapakaltim.com masih berupaya menghubungi pihak perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi terkait dugaan tersebut.

(Tim Redaksi)